KEBIJAKAN SISTEM APLIKASI PELAYANAN KEPEGAWAIAN ON-LINE UNTUK MEWUJUDKAN E-GOVERNMENT

  • Senin, 19 Agustus 2019 - 11:05:17 WIB
  • BIDANG KESPEG
KEBIJAKAN SISTEM APLIKASI PELAYANAN KEPEGAWAIAN ON-LINE UNTUK MEWUJUDKAN E-GOVERNMENT

t e k n o l o g i i n f o r m a s i (telematika) pada akhirnya mengubah tatanan organisasidanhubungansosialkemasyarakatan. kemampuan telematika untuk memasuki berbagai aspek kehidupan manusia.Bagi sebagian orang, telematika telah membuktikan perannya sebagai alat bantuyang memudahkan berbagai aktivitas. kehidupan, sekaligus membantu meningkatkan produktivitas. D a l a m  r a n g  k a p e n g e m b a n g a n E-Government,telah dikeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government yang antara lain mengintruksikan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia untuk mengambil langkahlangkah yangdiperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing guna terlaksananya pengembangan E-Government secara Nasional. Pada INPRES Nomor 3 Tahun 2003 juga telah diatur perihal perkantoran elektronik(e-office) dilingkungan instansi pemerintah termasuk pemerintahan Provinsi, Kota, dan Kabupaten.EGovernmentadalah merupakan suatu bentuk penerapan teknologi elektronik untuk berbagai kegiatan pemerintahan dalam cakupan internal dan eksternal (pelayanan umum) untuk pencapaian Di era golabalisasi ini teknologi informasi dan komunikasi sangat penting, terutama dalam upaya meningkatkan produktivitas dan daya saing di pasar global. (Oetojo, Asianti, 2002) Pemerintahan Indonesiatelah menerapkan E-Government diberbagai lembaga pemerintahan,baik ditingkat Departemen/ Kementerian, lembaga pemerintahan non Departemen/Kementerian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, maupun Pemerintah Kabupaten. Tetapi, masih mengalam ikesulitan baik dalam hal sumberdana,modelbisnis, standarisasi dan tata laksana, disamping content management yang cenderung belum terintegrasi. (Achmad dan Kasiyanto, 2013 : 1-110) Pemerintahan diseluruh dunia pada saat ini menghadapi “tekanan” dari berbagai pihakuntuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan partisipasi aktif dalam pemberian informasi bagi masyarakat serta dituntut untuk lebih efektif.Hal tersebut menyebabkan E-Government atau pemerintahan berbasis elektronik semakin berperan penting bagi semua pengambil keputusan.Pemerintah Tradisional (Traditional Government) yang identik dengan paper-based administration mulai ditinggalkan. Transformasi traditional government menjadi Electronic Government (E-Government) menjadi salah satu isu kebijakan publik yang hangat dibicarakan saat ini.Di Indonesia,E-Government baru dimulaidenganinisiatif yang dicanangkan beberapa tahun lalu. Electronic Government (E-Government) merupakan suatu mekanisme interaksi modern antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan yang melibatkan penggunaan teknologi informasi (terutama internet) dengan tujuanmemperbaiki mutu pelayanan yang telah berjalan menjadi lebih baik.Undang-Undang Nomor25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dalam bagian menimbang butir b dinyatakan : “ Bahwa membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yangdilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga Negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik.“ Peningkatan pelayanan publik (public service)harus mendapatkan perhatian utama dari Pemerintah, karena pelayanan publik merupakan hak-hak sosial dasardari masyarakat (social rights) ataupun fundamenta lrights.Landasan yuridis pelayanan publik atas hak-hak sosial dasar diatur dalam ketentuan Pasal 18 A ayat (2) dan Pasal 34 ayat(3) UUD 1945.Dengan demikian, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengatur secara tegas tentang pelayanan publik sebagai wujud hak sosial dasar (the rightstoreceive). Penolakan atau penyimpangan pelayanan publik adalah bertentangan dengan UUD 1945. (Phillipus M. Hadjon, 2011 : 26) Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik.Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor sebagai : ”Segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang- undangan”. Pem ber ian pelay anan um um oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat adalah merupakan perwujudan dari fungsi aparat negara, agar terciptanya suatu keseragaman pola dan langkah pelayanan. umumolehaparaturpemerintahperluadanya suatu landasan yang bersifat umum dalam bentuk pedoman tata laksana pelayanan umum.Pedoman ini merupakan penjabaran dari hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam prosedur operasionalisasi pelayanan umum yang diberikan oleh instansipemerintah baik di pusat maupun di daerah secara terbuka dan transparan. Ada beberapa hal di dalam manajemen kepegawaian yang digunakan sebagai pemicu semangat kerja pegawai yang akan menghasilkan kinerja yang baik juga. Yang pertama adalah dengan sistem penggajian yang berfungsi sebagai balas jasa atau penghargaan atas prestasi kerja serta untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama keluarganya secara layak yang bertujuan agar ia dapat memusatkan perhatian dan kegiatannya untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya. Cara yang kedua adalah ditegakkannya suatu peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil untuk mengontrol perilaku mereka agar selalu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik danterarah. Cara lainnya adalah dengan menggunakan sistem Kenaikan Pangkat yang diberikan kepada mereka yang telah menunjukkan prestasi kerja yang tinggi. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian. Disamping itu, ada pula kenaikan pangkat yang dalam hal ini merupakan penghargaan yang diberikan atas pengabdian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutanterhadap Negara. Pada dasarnya, kenaikan pangkat yang objektif berkaitan erat dengan pendidikan atau latihan. Disamping itu,promosi atau kenaikan pangkat berhubungan pula dengan penghasilan. Menurut M. Manullang, promosi atau kenaikan pangkat adalah sesuatu yang pada umumnya diidamidamkan oleh masing-masing pegawai,sebab dengan demikian ia memiliki hak-hak dan kekuasaan yang lebih besar dari sebelumnya,dan berarti menaikkan penghasilannya. (M. Manullang, 2004 : 141) Promosi atau Kenaikan Pangkat adalah sesuatu yang pada umumnya diidam-idamkan oleh masing-masing pegawai,sebab dengan demikian ia memiliki hak-hak dan kekuasaan yang lebih besar dari sebelumnya,dan berarti menaikkan penghasilannya. Kenaikan pangkat, merupakan penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dengan tekun, penuh pengabdian melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Karena Kenaikan Pangkat adalah penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah mengabdi dengan tekun didalam melaksanakan tugas seharihari,maka sudah sepantasnya diberikan kenaikan pangkat kepadanya. (Ahmad Gurfron Sudarsono, 1991 : 64) Kemajuan dalam karier seseorang tidak terjadi dengan sendirinya.Karier perlu direncanakan dan dikembangkan. Pengalaman banyak menunjukkan bahwa tanggung jawab untuk merencanakan dan mengembangkan karier seorang pegawai berada dipundak tiga pihak,yaitu:(Sondang P. Siagian, 2001 : 194-195) 1. Pegawai yang bersangkutan sendiri, 2. Atasan langsung, 3. Petugas atau pejabat dari satuan kerja yang mengelola Sumber Daya Manusia dalam organisasi. Pengembangan E-Government yang dilakukan salah satunya adalah Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)ON-LINE yang dikembangkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam pelayanan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.Prosedur Pengajuan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil hanya dilayani dengan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian berbasis On-line(SAPKOn-Line). Periode Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil ditetapkan pada tanggal 01 April dan 01 Oktober setiap tahun, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah ini. Presiden menetapkan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk menjadi Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c,Pembina Utama Madya golongan Ruang IV/d, dan Pembina Utama Golongan Ruang IV/e setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat sebagai leading sector dalam segala urusan administrasi kepegawaian dilingkungan Pemerintah Kabupaten tentu saja juga memiliki fungsi pelayanan, dimana salah satunya adalah pelayanan Kenaikan Pangkat, pensiun Pegawai Negeri Sipil. Sebagai leadingsector urusan kepegawaian di daerah sudah seharusnya organisasi ini memberikan pelayanan yang baik khususnya dalam Kenaikan Pangkat yang akan berpengaruh pada karir dan gaji bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengusulkan. 

  • Senin, 19 Agustus 2019 - 11:05:17 WIB
  • BIDANG KESPEG

Berita Terkait Lainnya

Tidak ada artikel terkait